Industri Software Dapat Tumbuh 100%

Pertumbuhan usaha industri piranti lunak (software) komputer lokal bisa tumbuh hingga 100 persen dari sekarang, jika kampanye nasional anti penggunaan software ilegal berhasil.

Hal tersebut dinyatakan Direktur PT Bamboomedia Cipta Persada, Putu Sudiarta, satu pengembang software lokal dari Denpasar, di sela-sela sosialisasi Kampanye Nasional HKI Anti penggunaan Software Ilegal oleh Tim Nasional PPHKI di Bali melalui siaran persnya, di Jakarta, Jumat.

Sejak 1 Februari-30 Juni 2009, Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (PPHKI) melakukan kegiatan Kampanye Nasional HKI Anti penggunaan Software Ilegal.

Menurut Putu Sudiarta, pertumbuhan usaha pengembang software lokal rata-rata 50-60 persenper Desember tahun 2008.

Jika penghargaan masyarakatterhadap HKI terus meningkat akibat Kampanye Nasional HKI ini, makapertumbuhan usaha pengembang software lokal bisa dua kali lipat daritahun lalu.

Selain itu, bakal terjadi lonjakan pengembang software lokal.

"Bagi Bamboomedia, tahun lalu merupakan tahun terbaik sebagaipengembang software lokal. Sebab pertumbuhan usaha kami di atas rata-rata," kata Putu yang membangun Bamboomedia pada Februari 2002 silam.

Putu mengatakan potensi usaha pengembang software lokal masih terbuka lebar sebab kondisi pasokan dan permintaan di pasar software Indonesia masih tidak seimbang.

"Yang terjadi adalah pengembang software lokalmasih belum mampu memenuhi jumlah permintaan yang besar dimasyarakat," kata Putu.

Dia menjelaskan pada 2008 penjualan produk software Bamboomedia mencapai 100.000 - 200.000 unit.

Saat ini perusahaan telah mempunyai sekitar 20 produk software, yang dijual dengan harga rata-rata kurang dari Rp 100.000.

"Dan pada tahun ini, Bamboomedia akan mengembangkan produk-produk baru sejumlah 35 produk. Sebagian besar untuk produk-produk kategori e-learning, selain produk kategori e-business," katanya.

Putu menyatakan pembajakan merupakan musuh nomor satu bagi pengembang software lokal sebab pembajakan membuat biaya pengembangan (investasi) satu produk software yang mencapai Rp50 juta menjadi tidak ekonomis.

Akibatnya, tidak banyak pengembang lokal yang berhasil melewati usia 5 tahun alias bangkrut.

"Kunci Bamboomedia bisabertahan hingga mencapai usia 7 tahun, antara lain efisiensi usaha dengan membuat sistem kerja yang praktis dan dukungan pemerinta hdengan kegiatan-kegiatan anti pembajakan seperti Kampanye Nasional HKI dan tentu saja penegakan hukum," kayanya.

Bamboomedia juga selalu melakukan inovasi produkterutama dalam hal melindungi dari kegiatan pembajakan, misalnya inovasi aktivasi produk software lewat pesan singkat (SMS).

"TeknologiSMS cukup mampu menekan tingkat pembajakan terhadap produk Bamboomedia dan cukup aman," tambah Putu.

Sedangkan Sekretaris Tim Nasional PPHKI, Andy N. Sommeng, mengatakan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional termasuk para pengusaha nasional terutama dalam hak kekayaan intelektual (HKI).

Pada era perdagangan yang kian global (globalisasi)ini, instrumen HKI merupakan senjata bagi para pengusaha nasional untuk melindungi kekayaan intelektualnya.

"Human capital ini harus dilindungi oleh pemerintah," kata Andy yang juga menjabat Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM.

Menurut Andy, potensi pengembang software di Indonesia cukup tinggi, tercatat ada 500 perusahaan software di Indonesia dengan sekitar 5.000 produk software beredar di pasar.

Apalagi para peminat yang ingin belajar mengenai teknologi informasi ini kian tinggi dari tahun ke tahun.

Justisiari P Kusumah, Sekjen Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan(MIAP), menambahkan, hasil studi MIAP terhadap 12 sektor industri pada periode 2002-2005, menyebutkan, tindakan pemalsuan di industri sepatu,tekstil, pakaian jadi, rokok, dan pestisida selama periode tersebut menimbulkan kerugian mencapai Rp 4,4 triliun.

Jumlah tersebut belum termasuk pemalsuan terhadap produk software yang menimbulkan kerugian Rp 3,6triliun.

"Ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi bangsa ini," ujar Justisiari yang juga kuasa hukum Business Software Alliance(BSA).
Sumber : Kontekaja.com